AKAD ISTISHNA’

Pertanyaan:

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.

Saya Nova dari Banjarbaru.

Saya ingin bertanya pada Ustadz.

Di awal akad isthisna’ pemesanan rumah, saya merasa akad jual beli saya sah, karena kebiasaan masyarakat di sini melakukan akad pemesanan (khususnya rumah). Pembayaran tidak tunai di muka.

Setelah pembangunan rumah mencapai 25%, saya mulai ragu sahnya akad ini. Lalu saya bertanya pada ulama dan jawabannya sah. Di saat 50% pembangunan rumah, setelah saya membaca di internet, jumhur ulama (Syafi'i, Hambali, Maliki) mengatakan, akad pemesanan pembayaran harus tunai di muka.

Sekarang saya antara ragu dan yakin akad saya tidak sah, karena membaca pendapat ulama yang mengatakan tidak sah. Boleh dibilang saya sempat teryakini akad saya tidak sah. Karena di antara yakin dan ragu itu, saya membatalkan akad jual-beli. Tapi developer tidak setuju, karena rumah sudah 50% dibangun.

Pertanyaan saya:

1)    Apakah akad jual-beli saya harus diulang, karena keraguan atau sempat teryakini akad saya tidak sah?
2)    Apakah saya melakukan talfiq yang terlarang, karena berpindah-pindah pendapat ulama dalam satu masalah?
3)    Apa status hukum akad jual-beli pemesanan rumah saya sekarang ini?
 
Bagaimana solusinya Ustadz, jika terdapat perbedaan pendapat ulama seperti ini? Rumah sudah hampir selesai dan uang saya yang sudah masuk pada developer 90%.

Tolong penjelasannya Ustadz dan terima kasih

Wassalamu’alaikum, Wr. Wb.

Nova
Banjarbaru Kalimantan Selatan

Jawaban:

Wa’alaikumussalam, Wr. Wb.
Salam silaturrahim dan semoga kita dapat mereguk indahnya bermuamalah dengan syariah, ya Bu Bova.
 
Dewasa ini, era kontemporer, sering sekali kita temui pembelian rumah secara kredit (KPR) di dalam transaksi jual beli perumahan. Pembelian perumahan secara kredit (KPR) menjadi sebuah alternatif atau solusi yang sangat menarik bagi masyarakat yang tidak cukup memiliki dana untuk membeli rumah tidak secara tunai atau kredit. Sayangnya, akad tersebut masih menggunakan skim praktek bunga atau rate yang sudah diharamkan oleh Allah Swt dalam Qs. al-Baqarah: 275. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba (praktek bunga/rentenir). Untuk terhidar dari praktek yang diharamkan dalam Islam, maka sudah ada solusi dalam fiqh muamalah kontemporer yaitu dengan model transaksi pembiyaan secara syariah di antaranya dengan akad istishna’.

Akad istishna’ di Indonesia sudah diatur oleh Fatwa DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia). Jadi, menurut hemat saya, dalam transaksi bermuamalah tersebut Ibu Nova yakin saja tidak usah ragu-ragu. al-Yaqin la yuzalu bi al-syak. Kalau bisa, percayakan saja kepada DSN MUI. Sebab, di negara kita, lembaga ini sudah menjadi lembaga yang otoritatif dalam membahas berbagai macam transaksi bermuamalah terutama istishna’ di bank syari’ah. Lembaga tersebut mengkaji dan sudah mengeluarkan fatwanya yaitu membolehkan praktek akad istishna’ dalam transaksi perbankan syariah.

Menurut pendapat Mazhab Hanafi, istishna' adalah عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل. Artinya, sebuah akad untuk sesuatu yang tertanggung dengan syarat mengerjakaannya. Sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat sesuatu, “Buatkan untuk aku sesuatu dengan harga sekian dirham”, dan orang itu menerimanya, maka akad istishna' telah terjadi.

Berbeda dengan kalangan ulama Mazhab Hambali yang menyebutkan istishna’ بيع سلعة ليست عنده على وجه غير السلم. Maknanya adalah jual-beli barang yang tidak (belum) dimilikinya yang tidak termasuk akad salam. Dalam hal ini akad istishna' mereka samakan dengan jual-beli dengan pembuatan (بيع بالصنعة). Malikiyah dan Syafi'iyah mengaitkan akad istishna' ini dengan akad salam, sehingga definisinya juga terkait, yaitu الشيء المسلم للغير من الصناعات, yaitu suatu barang yang diserahkan kepada orang lain dengan cara membuatnya.

Di Indonesia sudah ada Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut No.: 06/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang jual-beli istishna’. Alasan yang sangat mendasar fatwa ini muncul sebab adanya pertimbangan maslahah, bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatkannya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli istishna’(الاستصناع), yaitu akad jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni’) dan penjual (pembuat, shani’).

DSN MUI membolehkan akad istishna’ dengan mengutip pendapat Mazhab Hanafi, Bbhwa istishna’ hukumnya boleh (jawaz) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya. Hal ini sesuai Hadis Nabi Muhammad Saw.

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ ص كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لاَ يَقْبَلُونَ إِلاَّ كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ :كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِى يَدِهِ. رواه مسلم

Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada Raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan: “Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (HR. Muslim)

Perbuatan Nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad istishna' adalah akad yang dibolehkan. Bahkan istishna’ sesuai kaedah fiqh:

اَلأَصْلُ فِى الْمُعَامَلاَتِ اْلإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Terkait pertanyaan Bu Nova;
 
1) Apakah akad jual-beli saya harus diulang, karena keraguan atau sempat teryakini akad saya tidak sah?

Kalau sudah ada transaksi syariah, praktek istishna’ teruskan saja, tidak usah dicancel, karena setiap bank syariah sudah ada DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang ditugaskan oleh DSN MUI yang menjamin bahwa lembaga atau bank tersebut semua akadnya sudah sesuai syariah termasuk akad istishna’. Atau ada juga beberapa lembaga bank syariah dalam pembiayaan rumah dengan akad MMq (musyarakah mutanaqisah), murabahah, bahkan ada juga yang tidak pakai istishna’ melainkan IMFZ (Ijarah Mausufah Fiizzimmah). Tentunya, untuk lebih jelas tentang pemaparan akad tersebut butuh ada kajian sesi penjelasan di kesempatan yang lain.

Menurut Direktur Iqtishad dan Pengurus Pusat Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Agustianto Mingka, umumnya, praktek dalam bermuamalah di perbankan syariah bisa menggunakan akad secara paralel. Demikian juga, kalau boleh diilustrasikan contohnya akad istishna’ secara paralel yang dilakukkan Ibu Nova. Ibu Nova melakukan akad istishna’ kepada developer yaitu akad dibayar cash atas rumah oleh bank syariah. Setelah itu, yang kedua Bu Nova melakukan akad tidak secara cash kepada bank syariah dengan mengajukan skim kredit atau dalam bahasa syariahnya yaitu pembiayaan dengan akad murabah. Yaitu akad antara Ibu Nova dengan bank syariah, di mana Bank Syariah menjual harga rumah dari developer ditambah margin keuntungan dengan skim pembiayaan secara angsuran tidak cash dan adanya kesepakatan suka sama suka. Menurut fatwa DSN MUI akad ini sudah diperbolehkan.

2) Apakah saya melakukan talfiq yang terlarang, karena berpindah-pindah pendapat ulama dalam satu masalah?

Sebelum menjawab masalah Ibu Nova yang kedua, secara bahasa talfiq berarti melipat. Sedangkan yang dimaksud dengan talfiq secara syar’i adalah mencampur-adukkan pendapat seorang ulama dengan pendapat ulama lain, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang membenarkan perbuatan yang dilakukan tersebut

Muhammad Amin al-Kurdi mengatakan:

الخامس) عدم التلفيق بأن لايلفق في قضية واحدة ابتداء ولادوامابين قولين يتولدمنهماحقيقة لايقول بهاصاحبهما (تنويرالقلوب (397

Artinya:“(Syarat kelima dari taqlid) adalah tidak talfiq, yaitu tidak mencampur antara dua pendapat dalam satu qadliyah (masalah), baik sejak awal, pertengahan dan seterusnya, yang nantinya, dari dua pendapat itu akan menimbulkan satu amaliyah yang tak pernah dikatakan oleh orang bberpendapat.” (Tanwir al-Qulub, 397)

Jelasnya, talfiq adalah melakukan suatu perbuatan atas dasar hukum yang merupakan gabungan dua madzhab atau lebih, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab I’anah al-Thalibin:


ويمتنع التلفيق في مسئلة كأن قلد مالكا في طهارة الكلب والشافعي في بعض الرأس في صلاة واحدة (اعانة الطالبين , ج 1 ص 17(

Artinya:“Talfiq dalam satu masalah itu dilarang, seperti ikut pada Imam Malik dalam sucinya anjing dan ikut Imam Syafi’i dalam bolehnya mengusap sebagian kepala untuk mengerjakan shalat.” (I’anah al-Thalibin, Juz 1, hal 17).

Talfik diperbolehkan karena dalam kondisi darurat (terpaksa) saja, seperti saat thawaf. Awalnya berpendapat mazhab Imam Asy-Syaafii batal berwudhu karena bersentuhan laki-laki dan perempuan. Dalam kondisi ini ulama membolehkan bertalfiq dengan pendapat imam mazhab lain yang menjelaskan bahwa bersentuhan kulit tidak membatalkan wudhu. Bukan bertujuan untuk mempermainkan hukum agama atau mencari-cari pendapat yang paling mudah dan ringan dengan sengaja tanpa ada maslahah yang dilegalkan syariat. Dan lagi, itupun terbatas pada sebagian hukum peribadahan dan mu’amalah yang bersifat ijtihadi (yang dibolehkan terjadinya perbedaan pendapat) dan bukan bersifat qath’i (pasti)

Alhasil, batasan dibolehkan atau tidaknya melakukan talfiq adalah, bahwa setiap perkara yang dapat mengacaukan landasan-landasan syari’at dan dapat menghancurkan aturan dan hikmahnya, maka hal itu dilarang, terutama kalau hal itu sekedar hiyal (rekayasa belaka untuk melepaskan diri dari beban syari’at). Sedangkan segala sesuatu yang mendukung landasan, hikmah dan aturan syari’at untuk membahagiakan manusia di dunia dan akhirat, dengan memfasilitasi kemudahan kepada mereka dalam urusan peribadahan serta menjamin segala kemaslahatan untuk mereka dalam urusan mu’amalah (interaksi antara mereka), maka hal itu dibolehkan, bahkan merupakan tuntutan.

3) Apa status hukum akad jual-beli pemesanan rumah saya sekarang ini? Bagaimana solusinya jika terdapat perbedaan pendapat ulama seperti ini.
 
Kalau menurut Fatwa DSN tersebut, hukum muamalah bertransaksi dengan istishna’ diperbolehkan. Jadi menurut hemat saya ya dilanjutkan saja, karena prinsipnya dalam muamalah itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Demikian jawaban saya Bu Nova. Semoga bisa menjadi solusi atas pertanyaan yang Bu Nova sampaikan.

Waallahu a'lam.

Muhamad Zen, MA