Membendung Politisasi Ayat

Oleh Nurul H. Maarif*)

Pilkada serentak tahap kedua akan diselenggarakan pada 15 Februari 2017. Tak kurang 101 daerah diagendakan terlibat dalam penyelenggaraan hajatan demokrasi ini dengan partisipasi jutaan massa.

Selain ekses positif, kemunculan ekses negatifpun tak mungkin dinafikan; baik terkait keamanan, benturan antar pendukung, KKN, termasuk munculnya politisasi ayat suci oleh para “dai politik” di mimbar-mimbar kampanye, juga di berbagai media sosial. Ketika kemenangan menjadi obsesi, cara apapun bisa ditempuh dan seakan absah dilakukan.  

Cholid Mawardi, juru kampanye Partai Golkar pada 1997 mengatakan, berkampanye di pesisir utara Pantai Jawa tanpa menyitir ayat-ayat suci al-Qur’an terasa hambar. Ibarat sup tanpa garam (www.library.ohio.edu, 6 Mei 1997). Taburan kitab suci di mimbar-mimbar kampanye memang diharapkan mampu menarik gelombang besar kepercayaan massa.

Yang kini sangat heboh barangkali Pilkada DKI Jakarta. Dengan kehadiran calon yang beragam agama, suasana kian hangat. Ayat-ayat suci mulai bertaburan. Qs. al-Maidah: 51 mulai digunakan sebagai senjata yang menohok jantung lawan. Aksi-aksi kian ramai saja dilakukan banyak ormas keagamaan tentu dengan mengusung jargon agama.

Namun yang terpenting sesungguhnya, semua harus menempatkan ayat-ayat suci pada porsinya, bukan untuk kepentingan sesaat pribadi atau golongannya. Termasuk juga penempatan porsi ayat secara tepat untuk Pilkada Banten. Ayat harus berdiri independen, tanpa ditarik untuk kepentingan sepihak bermotif kekuasaan sesaat.

Kenapa Ayat Suci?
Politisasi ayat bisa dimaknai sebagai menafsiri atau menjelaskan ayat-ayat suci untuk mendukung kelompok politik tertentu atau juga untuk menjatuhkan kelompok politik lain yang berseberangan.

Oleh Stefan Wild (2010), dalam konteks Islam, politisasi ayat ini disebut political interpretation of the Qur’an, oleh Tim Gorringe (2003) disebut sebagai political reading of scripture, dan oleh Azyumardi Azra disebut abuse of quranic verses (2005).

Kenapa ayat suci yang dipolitisir? Tak lain kitab sucilah justifikasi tertinggi dalam kehidupan umat beragama. Apapun yang disandarkan padanya menjadi absah dan seakan tak terbantahkan.  

M. Quraish Shihab (1989) menyatakan, dalam Islam sendiri kenyataannya banyak kelompok atau aliran yang selalu merujuk pada al-Qur’an, baik ketika menarik ide-ide maupun mempertahankannya. Ini menunjukkan al-Qur’an (lebih luasnya kitab suci) menempati posisi sentral. Tak hanya kaum muslim, umat lainpun akan melakukan hal yang sama.
    
Farid Esack menyatakan, kitab suci akan senantiasa menjadi ajang “perebutan” bagi siapapun yang berkepentingan, termasuk di Indonesia tentu saja. Misalnya, ada kelompok politik yang (dulu) menggunakan ayat wa bi al-najmi hum yahtadun (dengan bintang mereka beroleh petunjuk/Qs. al-Nahl: 16) untuk mendukung partai berlambang bintang.

Ada juga yang menggunakan ayat wa la taqraba hadhih al-shajarah fa takuna min al-zalimin (jangan kalian dekati pohon ini, karena kalian akan menjadi orang-orang yang zalim/Qs. al-Baqarah: 35), untuk menolak partai politik yang berlambang pohon.

Juga ada partai politik berlambang pohon yang gemar mengutip Qs. Ibrahim: 24-25 untuk mengokohkan posisinya. Ayat ini menjelaskan, “pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon yang  menghasilkan buah pada setiap waktu”.

Kasus abuse of quranic verses yang menghebohkan pernah terjadi di Inderamayu Jawa Barat, pada Januari 2009. Di harian lokal pada 10/1/2009, Bupati petahana saat itu yang juga aktivis partai berlambang pohon, menyantumkan Qs. al-Qasas: 26. Ini memantik reaksi keras MUI Jabar, yang menuntut pelaku dan partainya meminta maaf.

Ayat ini memang sengaja dijadikan senjata oleh Sang Bupati. Bahkan pada iklan itu tertulis; “Bila tidak, sesungguhnya kita akan termasuk golongan orang yang mengkhianati Allah Swt, Rasul dan kaum muslimin serta demi terwujudnya Inderamayu yang relijius, mandiri dan sejahtera (Remaja), yang menjadi cita-cita seluruh rakyat.”

Iklan ini sungguh meresahkan, karena konsekuensi teologisnya, siapa yang tidak memilih calon yang diamatkan iklan itu, ia termasuk “golongan orang yang mengkhianati Allah Swt, Rasul dan kaum muslimin”. Klaim yang tidak main-main, karena menyangkut simbol-simbol agama.
 
Efek Politisasi Ayat
Kasus politisasi ayat di atas tidak terjadi pada hari ini. Namun potensi itu akan terus terjadi di manapun dan kapanpun. Setidaknya ada dua efek negatif yang akan muncul.  
 
Pertama, melokalisir universalitas pesan ayat-ayat suci. Karakter kitab suci itu shalih li kull zaman wa makan (maslahat sepanjang waktu dan ruang), karena pesan-pesannya universal. Jika pesan universal itu ditafsiri secara sempit semata untuk mendukung kelompoknya, maka ia akan kehilangan universalitasnya.

Kedua, menjadikan kitab suci sebagai justifikasi pandangan. Jika ini terjadi, maka kitab suci tidak lagi menjadi petunjuk, melainkan (semata) pendukung pandangan politik. Dan ini biasanya akan banyak terjadi menjelang Pileg atau Pilpres, termasuk juga Pilkada serentak.

Dua efek buruk ini semestinya dihindari. Posisikan ayat-ayat suci itu sesuai peruntukannya, sehingga tidak disimpangkan untuk hajat sesaat yang pragmatis. Semoga, jelang Pilkada serentak ini, kekuatiran pemelintiran ayat ini tidak menjadi kenyataan, apalagi terjadi secara masif. Semoga ini tidak terjadi di Pilkada Banten ini.[]

*) Pengelola Pondok Pesantren Qothrotul Falah Lebak dan Penulis buku Penafsiran Politik: Kajian atas Tafsir al-Huda Karya Kolonel Bakri Syahid (2014).

(Radar Banten, 11 Januari 2017)