Berpolitik Tanpa Partai

Oleh Nurul H. Maarif*)

Hingga kini, posisi agamawan dalam kancah politik praktis, masih menyisakan perdebatan sengit. Sebagian menilai, agamawan harus terjun langsung ke gelanggang partai politik. Alasannya, kerusakan di dalamnya hanya dapat dibenahi dari dalam.

Mereka bisa yughayyir biyadih atau merubah langsung dengan kekuasaan. Itu amar ma'ruf nahy munkar yang paling efektif dilakukan. Kelompok ini cukup optimis, hanya dengan masuk langsung, agamawan dapat berkiprah lebih banyak bagi kemaslahatan masyarakat. Ini biasanya digaungkan oleh kelompok agamis-non-sekuler.

Kelompok lain memandang tidak seharusnya agamawan masuk gelanggang politik praktis. Ada persoalan lebih penting dan lebih besar yang harus ditangani. Apalagi, tak dapat dibantah lagi, gelanggang politik sarat kepentingan sesaat. Dan agamawan tidak seharusnya memikirkan kepentingan sesaat itu.

Mereka harus menomorwahidkan kepentingan abadi di atas segalanya; kemaslahatan umat. Amar ma'ruf nahy munkar terbesar justru jihad mereka di luar sistem, bukan larut dalam politik praktis. Ini disuarakan kelompok sekuler yang memandang pentingnya separasi agama dan negara di ruang publik.

Penulis sendiri cenderung menyetujui netralitas posisi agamawan (kiai, ulama, ustadz, dll) dalam kancah politik praktis. Ini didasarkan pada beberapa alasan.

Pertama, tanpa masuk arena gelanggang politik praktispun, sesungguhnya mereka tetap menjalankan politik kelas tinggi atau high politics. Menurut pemikir dari Mazhab Maliki, Abu al-Wafa’ Ibnu Aqil, politik (al-siyasah) itu berarti segala tindakan yang membawa manusia lebih dekat pada kemaslahatan dan menjauhkan manusia dari kemafsadatan, kendati tidak berlandaskan syara’ atau wahyu.

Dengan demikian, berpolitik dalam pengertian “mewujudkan kemaslahatan” dan “menghilangkan kemafsadatan” adalah wajib, yagn bisa ditempuh melalui jalur luar. Ini yang disebut sebagai politik amar ma'ruf nahy munkar yang semestinya diperjuangkan para agamawan. Berpolitik yang tidak partisan dan memihak semua golongan.

Kedua, para agamawan adalah pengawal moral masyarakat, hingga kapanpun. Konsekuensinya, mereka harus menjadi milik umum, milik siapa saja, dan bukan milik partai politik tertentu. Malah, melalui tugas mulia politik amar ma 'ruf nahy munkar, mereka juga berkewajiban mengontrol perilaku para pelaku politik praktis itu sendiri.

Kalau para agamawan berbondong-bondong menjadi pelaku politik praktis, siapa yang mengontrol mereka? Mereka itulah yang seharusnya menjadi simbol kontrol sejati sebagai guru bangsa. Dan yang lebih penting lagi, netralitas posisi mereka akan terjaga, sehingga mereka dapat berinteraksi dengan semua lapisan masyarakat tanpa keengganan dan tanpa kecurigaan dari siapapun.

Ketiga, Nabi Muhammad Saw tidak pernah mewariskan persoalan politik kepada agamawan (apalagi mewajibkan masuk gelanggang politik praktis), kendati beliau kepala negara. Karena, agamawan telah diplot untuk ngopeni persoalan masyarakat luas, tanpa mempedulikan latar belakangnya. Memang, beliau dan Khulafa al-Rasyidin adalah cermin agamawan yang terjun langsung dalam wilayah politik praktis.

Kenapa agamawan tidak meniru mereka saja? Ini karena latar belakang panggung politik yang berbeda. Dulu, panggung politik begitu bersih, asri, indah, dan nyaman. Sehingga, mereka akan lebih mudah melakukan amar ma'ruf nahy munkar jika langsung terjun ke dalam. Tapi kini, panggung politik begitu kotor dan busuk, tidak nyaman bagi mereka. Terlalu sayang bila mereka memasukinya. Perbedaan latar politik ini, juga harus diikuti oleh perubahan keputusan politik agamawan.

Keempat, berdasarkan pengalaman, banyak tokoh agama yang setelah pindah ke haluan politik praktis, peran kemasyarakatannya kian sempit. Ruang geraknya kian rnemudar. Mereka memang masih menjadi tokoh masyarakat. Tapi tak dapat dipungkiri, masyarakat yang tidak separtai, akan mudah alergi. Setidak-tidaknya akan menjaga jarak. Ini dampak yang biasa muncul dalam dunia politik praktis.

Berdasarkan argumentasi di atas, posisi yang paling strategis bagi agamawan adalah “berpolitik tanpa partai.” Artinya, melakukan politik amar ma'ruf nahy munkar di luar gelanggang politik praktis. Mereka harus menjaga moral masyarakat (termasuk para politisi) tanpa dicemari oleh embel-ernbel partai politik.

Jika ternyata hari ini para agamawan begitu gandrung pada gelanggang politik, terus mengimpi-impikannya, lalu beramai-ramai mencalonkan diri menjadi anggota dewan atau kepala daerah, entahlah, apa sesungguhnya yang sedang terjadi dengan dunia ini. Hanya kebaikan yang senantiasa diharapkan.[]

*) Pengelola Pondok Pesantren Qothrotul Falah Lebak Banten dan Penulis Buku “Penafsiran Politik” (2014).

(Radar Banten, Selasa, 7 Februari 2017)