Amarah di Mimbar Khutbah

Oleh Nurul H. Maarif*)

Pilkada serempak tahap kedua telah diselenggarakan pada Rabu, 15 Februari 2017. Tak kurang 101 wilayah terlibat hajatan demokrasi ini, baik propinsi maupun kabupaten/kota,. Secara umum hajatan besar awal tahun ini berlangsung lancar, aman dan menggembirakan.

Diantara yang menyedot banyak perhatian, pikiran dan tenaga, tentu saja Pilkada DKI Jakarta. Bukan semata kompetisinya yang berlangsung di jantung negara, melainkan karena kontestannya yang berbeda latar belakang agama dan etnisnya. Isu agama dan etnis inilah yang menyedot banyak energi, termasuk energi orang-orang di luar DKI.

Sebelum hari H pencoblosan misalnya, Pilkada DKI diwarnai isu panas penistaan Qs. al-Maidah ayat 51. Ini memantik sekaligus menggerakkan jutaan kaum muslim dari berbagai daerah di Indonesia untuk menggelar aksi (yang disebut) Bela Islam. Aneka tuntutan disuarakan, termasuk pemenjaraan tersangka penista.

Politisi yang berkepentingan, aktivis Islam, tokoh agama, dan banyak lagi, tak mau ketinggalan turun gelanggang. Semua mengecam tersangka penista. Menghindari potensi benturan antar pendukung, polisi bertindak cepat dengan menetapkan terduga penista sebagai tersangka. Rentetan pengadilan digelar, dengan keriuhannya.

Atas rentetan peristiwa itu, banyak tokoh Islam menyerukan supaya kaum muslim Jakarta tidak memilih tersangka penista. Terma-terma kafir, munafik, dll, terus berhamburan dalam banyak kesempatan untuk menjegal langkahnya. Aneka hate speech juga terus bermunculan untuk menghadangnya.

Uniknya, berdasarkan quick count atau hitung cepat dari berbagai lembaga survei yang kredibel, tersangka penista tetap leading dan menempati posisi pertama perolehan suara, yakni 43 %, diikuti paslon No. 3 (40 %) dan No. 1 (17 %). Nyatanya calon yang muslim tidak lantas unggul, kendati isu agama terus digelindingkan.

Tentu saja semua yang terjadi atas izin dan takdir Allah Swt. Namun nyatanya, banyak tokoh agama (dai, ustadz, kiai, khatib, dan sebagainya) berang. Seakan mereka tidak terima atas apa yang terjadi. Mereka sungguh berharap tersangka penista segera tersingkir di putaran pertama, bukan malah meraih suara tertinggi.

Tak heran, dua hari setelah pelaksanaan pencoblosan, tepatnya pada Jum’at, konon banyak khatib yang meluapkan amarahnya di mimbar khutbah. Suasana panas jelang Pilkada pun terus bergulir setelahnya. Dan akan terus bergulir hingga putaran kedua atau entah sampai kapan.

Khatib-khatib itu mengumpat, menghardik, bahkan mengafirkan kaum muslim yang memberikan suaranya untuk tersangka penista. Cap negatif dan neraka serta-merta disematkan pada mereka ini. Khutbahpun menjadi ajang meluapkan kejengkelan. Bahkan beberapa jamaah yang tak tahan mendengar amarah khatib, konon lebih memilih walk out dan berpindah masjid.

Politisasi Mimbar Jum’at
Ada beberapa catatan atas peristiwa yang terjadi di mimbar-mimbar khutbah paska Pilkada Jakarta ini. Pertama, kalah menang dalam kompetisi itu hal biasa, yang semestinya dipahami dengan baik dan jernih. Semua unsur masyarakat harus menghormati hak pilih dan keputusan konstituen, dengan tanggungjawabnya masing-masing.

Kedua, hiruk-pikuk Pilkada semestinya berhenti dan distop di luar ruang ibadah. Para khatib dengan segala predikat kemuliaannya, tidak perlu membawa gempita dan panas politik ke atas mimbar khutbah. Jika ini dilakukan, yang terjadi justru suasana panas akan kian panas dan mengganggu kekhusyuan ibadah para jamaah.

Ketiga, ruang ibadah itu netral politik, yang harus disucikan dan dibersihkan dari anasir-anasir politik apapun. Penting disadari, bahwa jamaah yang hadir itu meniatkan diri untuk menggapai ketenangan batin. Mereka sedang ingin menghadap Tuhannya dengan kekhusyuan terbaik. Doronglah mereka dengan nasihat-nasihat keagamaan yang terbaik dan menyejukkan.

Keempat, jamaah yang hadir di ruang ibadah datang dari berbagai latar belakang; partai, status, ekonomi, dll. Mereka hadir sebagai sesama hamba Allah Swt yang diikat oleh kesatuan Islam. Ikatan ini tidak semestinya diputus atau dicabik-cabik oleh khatib dengan amarah politiknya. Bukannya menenteramkan, ini justru akan mengaduk-aduk emosi dan berpotensi memantik “perang” baru.

Kelima, ruang ibadah semestinya menjadi tempat paling menyejukkan dan menyenangkan bagi siapapun, termasuk bagi mereka yang tengah berseteru karena perbedaan pilihan politik. Jika khatibnya menunjukkan amarah karena kekalahan pilihan politiknya, seketika ruang ibadah menjadi “neraka” bagi jamaah. Alih-alih menjadi ruang yang menyejukkan, ia justru menjadi tempat menebar provokasi dan hate speech.

Karena itu, semestinya ruang ibadah dijauhkan dari kepentingan politik apapun. Para khatib harus mampu menghilangkan amarah di mimbar khutbah, karena mereka sesungguhnya milik semua jamaah, tak peduli latar belakang pilihan politiknya. Mereka tidak semestinya membatasi cakupan nilai luhur khutbahnya.  

Tugas khatib adalah menyejukkan suasana batin pendengar khutbahnya. Jangan sampai tragedi Masjid Dhirar (Qs. al-Taubah [9]: 107) yang dibakar di zaman Rasulullah Saw lantaran dijadikan sebagai tempat memprovokasi, mengadu-domba dan permusuhan, juga terulang di masjid-masjid zaman ini. Untuk menghindarinya, tak ada jalan lain selain menjauhkan anasir politik dari mimbar khutbah dan ruang ibadah.[]    

*) Pengelola Pondok Pesantren Qothrotul Falah Lebak Banten

(Radar Banten, 28 Februari 2017)