Politisasi Shalat Jenazah

Oleh Nurul H. Maarif*)

Dikutip beberapa media massa, Ketua Jam’iyyah Ahl al-Thariqah al-Mu’tabarah Nahdlatul Ulama (JATMAN) Habib Luthfi bin Yahya menengarai, 70 % khatib Jum’ah di Jakarta menyampaikan tema politik. Ini terjadi setelah Pemilukada serentak, Rabu, 15 Februari 2017. Mimbar Jum’ah memang seksi sebagai ajang pertarungan politik “non-formal”.

Selain didengar banyak orang, sakralitas mimbar Jum’ah acapkali dinilai selaras dengan sakralitas tema yang disampaikan, termasuk tema politik. Penilaian yang perlu dievaluasi tentunya. Tema politik sesungguhnya tabu dan tak lumrah disampaikan di mimbar Jum’ah, karena dampaknya akan mengkotak-kotakkan jamaah yang hadir dari berbagai latar belakang.

Setelah Qs. al-Maidah: 51 yang menyedot banyak energi, lalu banyak khatib di Jakarta dan beberapa daerah lain yang meluapkan amarahnya di mimbar khutbah tersebab perolehan suara calon gubernur non-muslim yang tetap leading di putaran pertama, kini ramai larangan shalat jenazah bagi pendukung calon gubernur non-muslim jika kelak meninggal dunia. Alasannya, mereka dinilai munafiq, kafir, pendosa dan cap negative lainnya.

Selebaran dan spanduk terpasang di banyak tempat, termasuk di beberapa masjid di Jakarta, yang isinya melarang shalat jenazah ini. Bahkan Pusat Kajian Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) membuat kajian khusus No.: 06/B-MAFATIHA/II/1438/2017 tentang Sanksi Agama bagi Pendukung Penista Agama dan Pemilih Pasangan Calon Pemimpin Non-muslim, yang memutuskan bahwa orang (muslim) yang dengan sadar memilih calon pemimpin dari agama selain Islam dalam pemilihan di semua tingkatan pemilu, termasuk munafiq nyata (nifaq ‘amali/nifaq jahran), sehingga jenazahnya tidak boleh dishalatkan.

Entah apa sesungguhnya yang terbayang dalam pikiran dan hati orang-orang yang membuat seruan itu. Dan entah apa sesusungguhnya yang menjadi motivasi utama di baliknya. Hanya Allah dan pelakunya yang tahu. Kendati belum tentu disetujui banyak kalangan, kita tetap perlu menghormati seruan itu sebagai bagian dari ijtihad keagamaan.

Apa yang bisa ditangkap dari fenomena ini? Pertama, terlepas siapapun yang berada di belakang seruan itu, menurut hemat penulis, isu-isu agama telah diseret terlalu jauh pada persoalan politik dan dukung-mendukung calon. Dari Qs. al-Maidah: 51, mimbar jum’ah yang penuh amarah, lalu seruan larangan shalat jenazah bagi pendukung calon gubernur non-muslim.

Tentu hak siapapun menjadikan isu agama sebagai alat menggapai kepentingannya, kendati itu sangat berbahaya. Apalagi untuk kepentingan politik yang seringkali dengan menghalalkan segala cara. Ideal dan lebih tepatnya, agama dan doktrin sucinya diposisikan secara luhur sebagai seruan moral yang berlaku universal. Tidak dikotak-kotak hanya untuk hajat yang pragmatis berupa dukung-mendukung calon tertentu.

Lebih buruk lagi, jika ternyata motivasi di belakangnya benar-benar pure kepentingan politik: untuk menjatuhkan calon tertentu dan mengunggulkan calon tertentu yang lain. Hal-hal inilah yang akan menjerembabkan agama sebagai “bencana”, menurut Charles Kimball dalam karyanya When Religion Becomes Evil. Agama menjadi kehilangan ruh universalnya dan hanya menampilkan wajah garangnya.

Kedua, perlunya kehati-hatian mencap sesama muslim sebagai munafiq, kafir, pendosa dan sejenisnya, apalagi karena dilatari perbedaan ijtihad politik. Terkait dukungan pada pemimpin non-muslim yang dikaitkan pada Qs. al-Maidah: 51, ternyata para ulama tidak menghadirkan tafsir yang tunggal. Terma aulia ada yang memaknai pemimpin dan banyak yang memaknai kekasih. Perbedan ini niscaya akan memunculkan banyak keragaman di akar rumput yang karenanya tidak perlu dimutlak-mutlakkan. Wilayah ijtihadi itu kebenarannya relative.

Misalnya, tidak semestinya yang mendukung calon non-muslim itu otomatis dan serta-merta pantas dinilai berlawanan dengan ayat, sehingga layak dicap munafiq, kafir, pendosa, dll, lalu jenazahnya haram dishalatkan. Dalam banyak riwayat, Rasulullah Saw mengingatkan, siapapun yang mengafirkan saudaranya yang muslim, yang berucap la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, maka kekafiran itu justru bisa kembali pada dirinya, jika ternyata tuduhan itu tidak benar.

Peringatan Rasulullah Saw sebagai orang yang paling paham tentang Islam dan ajarannya, tentu bukan peringatan yang main-main dan bisa disepelekan. Untuk itu, seberapapun tajamnya perbedaan pilihan politik, karena sifatnya yang ijtihadi, maka klaim-klaim kemunafikan dan kekafiran tidak semestinya disematkan. Biarkan masing-masing bertanggungjawab di hadapan Allah dan manusia atas pilihan politik yang diambilnya.

Ketiga, shalat jenazah itu hukumnya fardhu kifayah (kewajiban kolektif). Kewaiban yang hanya dimandatkan pada beberapa orang muslim sebagai perwakilan, tidak seluruhnya. Jika sebagian kaum muslim telah menunaikannya dengan sempurna, maka yang lain tidak terkena beban kewajiban ini. Menjadi dosa bersama jika tak ada satupun yang menunaikannya.

Karena itu, himbauan-himbauan untuk tidak menyalati jenazah pendukung calon gubernur non-muslim menjadi tidak relevan diserukan pada semua kaum muslim. Apalagi yang nampak justru nuansa politiknya, ketimbang nuansa keagamaannya. Ini menjadi kritik serius bagi semua pihak yang berkepentingan.

Keempat, dalam sejarahnya, Rasulullah Saw pernah menyalati tokoh munafiq Abdullah bin Ubay kendati beliau ditegur oleh Allah melalui Qs. 9: 84. Alasannya, kadar kemunafikannya sangat tinggi dan dalam tahap tertentu membahayakan Islam. Dalam beberapa riwayat, beliau memang tidak mau menyalatkan seorang shahabat yang meninggal dan terbukti melakukan penggelapan (ghulul) rampasan perang. Namun beliau tetap meminta para shahabatnya yang lain untuk menyalatkannya.

Inilah yang menjadi dasar kalangan Nahdhatul Ulama (NU), yang lalu diikuti beberapa ormas keagamaan yang lain, bahwa jenazah koruptor tidak perlu dishalati. Dan lebih terkait tindak pidana yang merugikan banyak pihak, korupsi, yang disebut sebagai pidana berat atau al-jarimah al-kubra. Dan tidak ada himbauan untuk tidak menyalati jenazah kaum muslim yang meninggal dunia karena memilih calon pemimpin non-muslim.

Kelima, sebagai harapan terakhir pada seluruh umat Islam, baik kalangan elit maupun alitnya, hendaknya perbedaan pilihan politik sekeras apapun tidak menjadikan umat Islam terkotak-kotak. Sudah banyak frame dan separasi yang terjadi di kalangan umat Islam ini, baik karena perbedaan ritual, ibadah, tradisi, afiliasi organisasi keagamaan maupun politik. Janganlah ditambah lagi in group feeling dan out group feeling baru melalui pengotakan berdasarkan pilihan politik.

Umat Islam adalah ummah wahidah (umat yang satu) dan bersaudara (ikhwah). Tidak semestinya bercerai-berai (wa la tafarraqu). Umat Islam semestinya seperti yang digambarkan Rasulullah Saw, bagaikan bangunan yang saling menguatkan (ka al-bunyan yasyuddu ba’dhuhum ba’dhan) dan bagaikan tubuh yang satu (ka al-jasad al-wahid). Dengan cap-cap yang buruk itu, umat Islam akan tercerai-berai. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah Saw, bahwa umat Islam di akhir zaman ibarat “buih” yang mudah diombang-ambing gelombang karena tidak ada lagi persatuan yang kokoh.

Marilah umat Islam bergandengan tangan dengan erat, untuk menunjukkan persaudaran, yang bagaikan bangunan kokoh dan tubuh yang satu. Saling menguatkan dan menbutuhkan. Hanya dengan cara inilah umat Islam akan disegani dan akan menjadi besar. Dan yang meninggal biarkanlah meninggal dengan keyakinan politiknya dan dengan ketenangannya, tak perlu diancam ini dan itu.[]

(Radar Banten, Selasa, 14 Maret 2017)