Bahaya Segregasi Pribumi-Nonpribumi

Oleh Nurul H. Maarif*

Belakangan ini, ramai mencuat isu pribumi-nonpribumi. Isu yang tiba-tiba muncul mengiringi isu lain seputar pemilihan kepala daerah. Entahlah, alasan apa sesungguhnya yang mendasari penggelindingan isu ini, karena kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini sudah berjalan puluhan tahun silam dan nyatanya tak ada persoalan apapun tentangnya. Kemunculan isu inipun membuat kita semua terkaget-kaget.

Di negera berprinsip dasar Bhinneka Tunggal Eka ini, semestinya kita semua tak lagi mempersoalkan apalagi memperuncingkan latar belakang suku, ras maupun agama. Keragaman suku jelas diakui di negara ini. Perbedaan ras, juga tidak dinafikan. Agama-agama tumbuh dengan baik di negara ini, bahkan berbagai kearifan lokal.

Di negara yang gemah ripah loh jinawi ini, proses-proses kewarganegaraan juga sudah diatur sedemikian rupa melalui UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Apalagi yang lahir dan sudah puluhan tahun tinggal di negeri ini, yang lahir di negara lain saja bisa mengajukan naturalisasi. Tentu dengan persyaratan yang ketat.

Melihat kenyataan yang ada, karenanya, sesungguhnya isu pribumi-nonpribumi ini tidak relevan lagi disuarakan. Apalagi jika dikaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta. Pasalnya, kedua calon yang leading dan akan bertarung pada 19 Februari 2017, itu sama-sama tidak berdarah Indonesia, melainkan Tionghoa dan Arab. Wakil-wakilnya barangkali yang berdarah lokal.

Lebih buruk lagi, jika isu pribumi-nonpribumi ini berdampak pada klaim bahwa yang pribumi lebih baik dari yang non-pribumi atau sebaliknya, yang non-pribumi lebih baik dari yang pribumi. Sekali lagi, kebaikan dan kemuliaan seseorang sama sekali tidak dilihat dan diukur dari latar belakang kelahirannya.

Seorang terlahir dari bangsa Arab, China, Eropa, Afrika, Asia atau selainnya, itu murni kehendak Allah Swt yang sama sekali tak kuasa ditolak. Siapa mampu menawar tempat atau nasab keturunannya? Tak seorangpun! Di sinilah letak kelemahan manusia yang sangat nyata: tak mampu menentukan kelahirannya sendiri.

Karena itu, tidak semestinya sisi kelahiran/ras/suku/agama menjadi sentimen yang justru membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar itu, Allah Swt memberikan ukuran keadilan yang seadil-adilnya terkait kemuliaan seseorang di hadapan-Nya, yakni semata karena ketakwaan pada-Nya.

Allah Swt berfirman: “Wahai manusia! Sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (Qs. al-Hujurat [49]: 13).

Jika Allah Swt menjadikan ketakwaan sebagai ukuran kemuliaan, lalu kenapa hamba-Nya justru menjadikan latar belakang suku/ras/agama sebagai ukuran? Apakah ini tidak menyalahi kehendak Allah Swt itu sendiri?

Tak heran karenanya, Allah Swt mengritik keras Iblis yang merasa lebih mulia dari Adam karena unsur penciptaannya. Iblis yang diciptakan dari api merasa dirinya lebih mulia dan lebih baik dari Adam yang diciptakan dari tanah, sehingga muncul kesombombongan dan keengganannya bersujud pada Adam. Atas dasar itulah, Iblis lalu dikutuk oleh-Nya (Qs. Shad: 71-77).

Selain ketakwaan sebagai ukuran kemuliaan, tentu ada ukuran lain untuk menyatakan seseorang sebagai yang paling dicintai Allah Swt, yakni kemanfaatan pada kehidupan. “Sebaik-baikk manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia,” demikian kata Rasulullah Saw.

Dalam Hadis lain riwayat Sulaiman bin Ahmad al-Thabrani (al-Mu’jam al-Kabir: X/86) dari Abdullah, Rasulullah Saw juga menyatakan: “Seluruh makhluk adalah keluarga Allah. Yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi keluarga-Nya.”

Atas dasar itu juga, dalam wirayat Ahmad bin Hanbal (Musnad Ahmad bin Hanbal: XXXVIII/474) Rasulullah Saw yang berdarah Arab Quraisy ini menegaskan: “Wahai sekalian manusia, ingatlah bahwa Rabb kalian itu satu dan bapak kalian juga satu. Dan ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang ‘Arab atas orang ‘Ajam (non-‘Arab), tidak pula orang ‘Ajam atas orang ‘Arab, tidak pula orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, dan tidak pula orang berkulit hitam atas orang berkulit merah; kecuali atas dasar ketaqwaan.”

Lihat betapa tegas dan jelasnya ajaran Allah Swt dan Rasulullah-Nya. Baik al-Qur’an maupun Hadis, sama-sama tidak menjadikan latar belakang keturunan, kebangsaan, kabilah, suku, ras atau kulit, sebagai alasan kemuliaan dan kebaikan seseorang. Itu bukanlah ajaran Islam, karena Islam mengajarkan penghormatan yang tinggi pada perbedaan latar belakang itu.

Rasulullah Saw tidak membedakan penduduk Makkah yang berpindah ke Madinah (al-muhajirin) dan penduduk Madinah yang membantu kehadiran mereka (al-anshar) sesaat setelah hijrah. Bukan semata karena keislamannya, melainkan juga karena nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Bahkan puluhan shababat pendatang dan penduduk asli dipersaudarakan (al-ikhwah/al-ikha’) dengan indah oleh Rasulullah Saw. Tidak ada bahasan pribumi-nonpribumi.

Shahabat-shahabat beliau bahkan pernah minta pelindungan ke Raja Najasyi (Nejus) Penguasa Abessenia (Etiopia) yang beragama Nashrani dari kekejian musyrik Makkah hingga dua kali, pada tahun ke-5 dan ke-7 kenabian. Alasan utama perlindungan ke negeri Nashrani, itu bukan lagi soal agama, melainkan soal keadilan dan perlindungan pada yang lemah. Ini juga menunjukkan, Rasulullah Saw tidak membedakan mana penduduk pendatang dan mana penduduk setempat.

Rasulullah Saw tentu menyadari, dampak pembedaan atau segregasi itu, akan memunculkan konflik sosial berkepanjangan. Ini akan menghambat kemajuan, seperti politik Apartheid di Afrika Selatan yang memakan banyak korban dari kalangan warga kulit hitam. Bukankah Rasulullah Saw bershahabat secara baik dan mulia dengan Bilal bin Rabah, budak berkulit hitam yang dimerdekakan Abu Bakar? Bahkan ia menjadi muadzin utama Rasulullah Saw dalam setiap shalat wajib.

Karena itu, membeda-bedakan dan memulia-muliakan seorang berdasarkan perbedaan unsur kelahirannya, itu bukanlah ajaran Islam. Entahlah, ajaran siapa sesungguhnya yang menjadi acuan untuk melakukan segregasi pribumi-nonpribumi yang berdampak memecah-belah kebersamaan dan keharmonisan bangsa ini?[]

*Pengelola Pondok Pesantren Qothrotul Falah Lebak Banten

(Radar Banten, Rabu, 12 April 2017)