Partisipasi Publik dalam Mi’raj Nabi

Oleh Nurul H. Maarif*)

Setiap 27 Rajab, memori umat Islam terfokus pada drama besar Isra’ Mi’raj Rasulullah Saw. Sepeninggal isterinya, Khadijah bint Khuwailid, yang menjadi sosok utama penopang ekonomi dakwahnya, lalu disusul wafat pamandanya, Abu Thalib, yang berperan penting melindungi keamanan dakwahnya, beliau mengalami kesedihan mendalam. Dua pilar dakwahnya hilang. Oleh sejarawan, tahun ini disebut sebagai tahun kesedihan (‘am al-huzn).

“Merespon” kesedihan mendalam manusia terbaik di jagad raya itu, Allah Swt lalu memberinya hiburan terbaik: Isra’ Mi’raj. Dua fase perjalanan dari bumi ke bumi lain; dan dari bumi menuju langit ketujuh. Isra, adalah perjalanan malam Rasulullah Saw dari Masjid al-Haram di Makkah ke Masjid al-Aqsha di Palestina (Qs. al-Isra’: 1). Lalu dilanjut mi’raj, yaitu perjalanan naik dari Masjid al-Aqsha ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Dalam tradisi Sunni, kisah agung ini direkam oleh Shahih al-Bukhari (II/299, No. Hadis 3887), Shahih Muslim (I/91-92, No. Hadis 259 dan 263), dll.

Dalam tradisi Sunni, secara spesifik warga nahdhiyyin dalam konteks Indonesia, kisah ini sangat populer. Nyaris tak ada yang meragukannya. Tak heran, setiap bulan Rajab, peringatan atasnya diselenggarakan begitu gempita. Aneka kegiatan keislaman dihelat. Berbagai penceramah diundang bertausiah. Milyaran rupiah digelontorkan. Semua untuk mentadabburi titah shalat yang lima waktu.

Kendati banyak yang menerima, bukan berarti peristiwa ini tidak ada yang membantahnya. Muhammad Abduh, termasuk yang menolaknya. Alasannya simpel: peristiwa ini dinilai tidak masuk akal. Di Indonesia, Husein Shahab – pegiat Syiah Indonesia – juga menolaknya. Pada 1998, saat menjadi pembedah buku Pergeseran Pemikiran Hadis karya M. Abdurahman, di SPs UIN Jakarta, ia menyatakan, irasionalitas peristiwa ini terkait dialog Musa dengan Rasulullah Saw.

Setelah Rasulullah Saw “mendarat” di Sidratul Muntaha, beliau menerima titah shalat 50 kali sehari semalam. Dalam perjalanan pulang, beliau berjumpa dengan seniornya, Musa a.s. Terjadilah dialog serius terkait titah shalat yang baru saja diterimanya. Musa lalu memberi masukan, bahwa umat Rasulullah Saw tidak akan sanggup menanggung titah shalat sejumlah itu. Ia lalu meminta beliau bernegosiasi ulang pada Allah. Demi mempertimbangkan kemaslahatan umatnya, Rasulullah Saw menuruti saran seniornya. Terjadilah negosiasi hingga sembilan kali. Kewajiban shalatpun didispensasi menjadi lima kali sehari semalam.

Bagi Husein Shahab, kisah negosiasi atas saran Musa ini tidak bisa diterima nalar sehat. Tidak mungkin Musa lebih tahu kondisi umat Rasulullah Saw dibanding Allah Swt sendiri. Jika Allah lebih tahu, tentu Ia tidak akan menetapkan titah shalat sebanyak 50 kali. Atas dasar itulah, ia menolak keras kebenaran peristiwa ini.

Saya sendiri punya pandangan yang berbeda dengan dua pemikir di atas. Ada sudut pandang lain yang bisa diteropong untuk membaca peristiwa ini secara jernih, sehingga umat Islam tiak mudah menolak kisah yang tercantum dalam al-Qur’an juga kitab-kitab Hadis induk itu. Bayangkan, sosok sekaliber Abu Bakar al-Shiddiq, yang sangat ‘alim lagi wara’ saja menerimanya dengan penuh keyakinan, maka apakah pantas kita melampauinya padahal kedalaman pengetahuan kita tak sebara dibanding Khalifah Pertama itu?

Pertanyaannya: bagaimana meyakini peristiwa ini secara batin dan akal? Secara batin tentu saja ini menyangkut keimanan dan keyakinan, sebagaimana keyakinan Abu Bakar, para shahabat dan para pecinta Rasulullah Saw. Secara akal, saya melihat nyata sisi hikmah agung yang Allah tunjukkan, utamanya terkait partisipasi publik dalam penetapan kebijakan..

Sebagai Penguasa tertinggi, pemegang kebijakan puncak, juga pemilik hak prerogative, Allah Swt sangat bisa menetapkan kewajiban shalat berapapun jumlah rakaatnya dalam sehari semalam, tanpa bisa dipungkiri. Termasuk juga tanpa melibatkan pihak yang akan menerima konsekuensi kebijakan itu; umat Rasulullah Saw. Siapa yang kuasa membantahnya? Tak seorangpun, termasuk Rasulullah Saw dan Musa. Di situlah pelajaran penting disampaikan-Nya.

Dalam proses penetapan kebijakan shalat ini, Allah Swt nyatanya melibatkan Rasulullah Saw sebagai perwakilan umat Islam di bumi. Beliau dipanggil langsung ke haribaan-Nya, untuk berdialog dan bernegorisasi. Musa, di sisi lain, diposisikan sebagai perwakilan kelompok “oposisi”, yang bertugas mengritik atau mengoreksi kebijakan penguasa supaya tidak melenceng dari kesejahteraan rakyat.

Drama isra mi’raj ini, menurut hemat saya, tak ubahnya proses penetapan kebijakan dalam Negara Demokrasi, yang dilakukan dengan partisipasi publik. Ada semacam dialog sekaligus negosiasi yang dilakukan dengan elegan. Dan ujungnya, ketetapan shalat berpihak pada rakyat; bukan 50 namun 5 kali. Allah tidak membebani rakyat di luar kemampuannya. Lalu, Rasulullah Saw dikembalikan ke bumi untuk berbaur secara sosial dengan umatnya.

Jika Allah saja menetapkan kebijakannya dengan begitu egaliter dan dialogis, sudah semestinya penguasa yang ada di negeri ini meneladaninya. Terapkan kebijakan sesuai kemampuan mereka dan berorientasi utuk kesejahteraan sebesar-besarnya bagi semua, dengan menyelenggarakan partisipasi publik. Tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuth bi al-mashlahah/kebijakan pemimpin haruslah diorientasikan pada kemaslahatan rakyat. Dengan kesejahteraan, maka akan tercipta keadilan dan kedamaian. Kehidupan yang indah penuh penghormatan satu sama lain akan terwujud. Dan, Allah telah memberikan contoh terbaik tentangnya.[]

*) Pengelola Pondok Pesantren Qothrotul Falah Cikulur Lebak Banten

(Radar Banten, 19 Apirl 2018)